Iman Kartamadjana

Sabtu, 11 Juni 2016

SATPOL PP

Satuan Polisi Pamong Praja yang dimiliki oleh instansi Pemerintahan Daerah saat ini nampak semakin seram. Semakin sering kita mendapat berita tentang operasi atau razia yang dilakukan oleh korps ini dengan sasaran masyarakat umum. Gelar operasi umumnya bersifat penertiban dari mulai menyasar pedagang kaki lima hingga ke pengunjung hotel dan penghuni kamar sewa. Melihat apa yang menjadi target operasi korps Satpol PP , layak untuk dipertanyakan apakah sesungguhnya yang menjadi landasan filosofi awal dibentuknya korps ini di Pemerintahan Daerah.

Pamong Praja adalah kata lain dari Pegawai Negeri. Ini adalah para pejabat atau pemangku kepentingan pemerintahan untuk melaksanakan tugas melayani masyarakat dan menyelenggarakan proses ketatanegaraan di tingkat daerah atau pada satu wilayah. Kata Pamong Praja identik dengan sikap yang mengayomi, melayani dan melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara negara. Mereka digaji dan diberi fasilitas yang bersumber dari kas negara. Dalam melaksanakan tugasnya tidak tertutup kemungkinan seorang pamong praja melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum. Untuk pelanggaran hukum bagi pamong praja berlaku ketentuan sebagaimana masyarakat sipil yaitu berurusan dengan pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian atau Kejaksaan. Sekarang ditambah lagi KPK. Untuk pelanggaran kedisiplinan pamong praja berhadapan dengan penegak aturan internal yang ada di jajaran Pemerintahan Daerah. Di instansi militer dan kepolisian pengawasan dan penegakan kedisiplinan dilakukan oleh korps Polisi Khusus .Dan di Pemerintahan Daerah oleh Satpol PP.


Tugas utama polisi khusus ini adalah menegakkan disiplin internal. Mereka tidak berwenang melakukan penindakan atas kesalahan atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siapapun diluar instansinya. Itu sebabnya lingkup operasi tugas korps polisi khusus ini hanya meliputi instansinya saja. Polisi Militer melakukan razia dan penindakan atas pelanggaran kedisiplinan terhadap para prajurit TNI dari mulai tingkat bawah hingga yang paling tinggi. Dan mereka pulalah yang terdepan dalam menangani segala bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang anggota TNI atau Polisi. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI tidak diserahkan ke kepolisian atau kejaksaan untuk menanganinya tetapi oleh korps Polisi Militer. Kecuali jika ada hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat sipil.

Melihat maksud dan tujuan dari dibentuknya korps polisi khusus pada satu instansi pemerintahan maka tentunya hal ini juga berlaku bagi Satuan Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja seharusnya bertugas menegakkan kedisiplinan para pamong praja atau pegawai negeri. Demikian pula jika terjadi pelanggaran hukum , maka Satpol PP lah dari pihak Pemerintahan Daerah yang menyerahkannya ke kepolisian atau kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Kecuali jika sang pamong praja tersebut melakukan pelanggaran hukum di wilayah umum dan sudah ditangani oleh kepolisian.

Apa yang terjadi saat ini adalah bentuk penyimpangan dari tugas dan fungsi Satpol PP. Semestinya penanganan pelanggaran hukum atau ketertiban terhadap masyarakat sipil sepenuhnya menjadi wewenang kepolisian. Satpol PP sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk mengambil tindakan karena proses penyelidikan dan penyidikan merupakan wewenang pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian. Ketertiban dalam wilayah sipil adalah tugas kepolisian untuk menegakkannya. Polisi dapat melakukan razia kepada masyarakat atas kelengkapan surat kendaraan, ijin usaha, ijin menetap dan perijinan lainnya sesuai persyaratan Undang - Undang. Demikian pula polisi wajib melakukan penertiban lokasi usaha sedini mungkin terhadap mereka yang melanggar ketentuan. Penanganan oleh Polisi akan jauh lebih effektif dan effisien karena tugas polisi sehari-hari memang di ruang sipil. Polisi tentunya lebih terlatih dalam memetakan wilayah kerjanya dibanding Satpol PP. Apalagi polisi sudah terbiasa untuk menangani segala bentuk pelanggaran hukum dan sangat memahami hukum dan ketentuan yang berlaku. Ditambah lagi polisi sudah dilatih dan dididik untuk menangani pelanggaran kedisiplinan oleh masyarakat secara persuasif. Ini berbeda dengan Satpol PP yang latar belakang pendidikannya tidak sebaik Kepolisian.


sungguh suatu ironi. Karena ketidak cakapan emosi para petugas Satpol PP , mereka justru terjebak melakukan perbuatan zolim pada saat dimana umat Islam diperintahkan untuk menjauhi kezaliman. Alih-alih melakukan penertiban mereka justru menyakiti perasaan mahluk Allah yang berusaha memperoleh nafkah dengan segala keterbatasannya. Seandainya tugas ini diemban oleh petugas Kepolisian penanganannya pasti berbeda. 

Apa yang terjadi selama ini adalah penyimpangan dalam penugasan Satpol PP. Tugas dan fungsi satpol PP harus dikembalikan sesuai dengan tujuan semula. Saat ini satpol PP telah berkembang menjadi korps body guard para pejabat Pemerintah Daerah ( Pamong Praja ). Mereka menjadi pengawal bupati , walikota dan gubernur. Bahkan dibeberapa daerah menjadi tukang pukul pejabat Pemda. Ini harus dihilangkan. Beberapa waktu lalu berhembus wacana untuk mempersenjatai Satpol PP. Jika ini terwujud maka angkatan kelima akan lahir di negeri ini. Inilah angkatan yang paling menakutkan karena akan berpeluang menjadi fasis. Agar kita tidak terjebak tumbuh sebagai negara fasis , maka repositioning terhadap Satpol PP mutlak harus dilakukan. Kembalikan Satpol PP pada tujuan dan fungsi semula dan jangan biarkan ini tumbuh menjadi angkatan kelima.

TAREKAT


Sesungguhnya tarekat itu ibarat samudra , yang luas tak bertepi.

Arungilah dengan perahu syariatmu.

Perbaikilah lubang-lubang terlebih dahulu agar perahu tidak tenggelam

Sempurnakanlah  dengan petunjuk arah agar engkau tidak tersesat.

Persiapkanlah dirimu karena perjalanan sangatlah panjang dan melelahkan

Tetapkanlah hatimu karena badai dan ombak pasti menerjang.

Perbanyaklah dzikir dan doa karena DIA lah yang akan menjadi petunjuk bagimu.

Mintalah selalu ridhoNYA karena DIAlah yang akan memberi kekuatan untukmu.

Semoga engkau berhasil mencapai pulau hakekat yang diatasnya tumbuh pohon makrifat.


Sabtu, 22 November 2014

SELAMAT JALAN MUHARRAM


Selamat jalan MuHarram……
Terima kasih atas kehadiranmu menyertai perjalanan kami
Rabbmu telah menetapkanmu sebagai bulan haram
Sejatinya kami tidak menodaimu dengan angkara murka

Namun kami terlanjur khilaf
Maafkan kami yang telah menodaimu
Maafkan kami yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu
Mintakan ampunan kepada Rabbmu agar tidak murka kepada kami
Doakan kami agar angkara murka yang telah menodaimu tidak terulang pada bulan-bulan yang datang setelahmu dan tidak menjadi karma buruk bagi kami.
Doakan kami agar kelak mampu menanam kebaikan bersama Rajab yang akan menyusulmu

Selamat jalan MuHarram .. terima kasih atas karma baik yang menyertaimu.

Rabbanaa hablanaa min azwaa jinaa wadzhurriyyatinaa qurrata ‘ayunin waj’alna lil muttaqina imaamaa

Parenggean , 22 November 2014 / 29 MuHarram 1436

Selasa, 09 Maret 2010

Lir - ilir , Wahyu Pemimpin

Tembang lawas Lir-ilir yang oleh Wikipedia dikategorikan sebagai tembang dolanan anak-anak bagi saya masih menyimpan makna yang mendalam. Tembang ini diyakini sebagai hasil karya para wali pada masa penyebaran Islam di Jawa. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah gubahan Sunan Kalijogo. Ada yang mengatakannya sebagai karya Sunan Bonang. Dan yang lainnya mengatakan karya Sunan Ampel. Bagi saya tidak penting siapa diantara para wali tersebut yang jadi penggubah. Yang lebih penting untuk saya yakini ini adalah tembang spiritual hasil olah rohani para wali.

Rabu, 03 Maret 2010

Sikap Politisi Senayan

Dalam sidang paripurna DPR untuk mendengar dan memutuskan hasil Pansus Bailout Century , kita disuguhi tontonan yang sangat tidak mengenakkan. Dari sejak dibacanya pandangan fraksi-fraksi oleh ketua Pansus Idrus Marham tontonan tidak elok sudah menyeruak. Teriakan huu oleh beberapa politisi senayan fraksi Demokrat sungguh tidak layak dilakukan oleh mereka yang menamakan dirinya wakil rakyat. Pantaskah mereka yang menyandang predikat terhormat tersebut berperilaku layaknya anak jalanan ( maaf ).

Minggu, 21 Februari 2010

Mengentaskan Kemiskinan Atau Meningkatkan Kesejahteraan ?

Sejak masa pemerintahan era yang disebut orde baru kita diperkenalkan dengan program Pengentasan Kemiskinan. Program ini dimaksudkan untuk mengurangi angka kemiskinan sehingga diharapkan terjadi pertumbuhan kesejahteraan. Namun seiring berjalannya waktu hingga era yang disebut orde baru berakhir angka kemiskinan di negeri ini tidak kunjung berkurang bahkan terus bertambah.

Sabtu, 20 Februari 2010

Menghitung Diri

Kehidupan yang kita jalani sering kali membawa kita pada ketidak tahuan  atas diri kita sendiri. Kita menganggap bahwa diri kita adalah ujud yang harus senantiasa dihargai. Oleh karenanya usaha untuk memperoleh penghargaan ini selalu diupayakan dan dicari. Bahkan kalau perlu dengan mengecilkan orang lain. Namun tahukah kita bahwa sesungguhnya Diri Kita tidak pernah berharap penghargaan dari orang lain ? Bahwa sesungguhnya Diri ini sangat berharap adanya penghargaan dari Pemiliknya ?